Audit Pengadaan 2025: Sinergi APIP & BPK untuk Pengawasan Kolaboratif

Audit Pengadaan 2025 menjadi salah satu isu strategis yang tidak dapat diabaikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga daerah. Seiring dengan semakin kompleksnya tata kelola keuangan publik, tuntutan akuntabilitas, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, maka pengawasan pengadaan barang dan jasa tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Dalam konteks inilah, sinergi APIP & BPK menjadi kunci untuk mewujudkan pengawasan yang lebih kolaboratif, efektif, dan akuntabel. Melalui Bimtek Audit Pengadaan 2025, para pejabat pengadaan, auditor, inspektorat daerah, serta pemangku kepentingan lain diajak memahami pentingnya transformasi paradigma dalam pengawasan sektor publik.

Jika menilik pada dinamika pengadaan barang/jasa pemerintah, kita akan menemukan beragam permasalahan yang kerap muncul. Mulai dari perencanaan yang kurang matang, proses tender yang rawan konflik kepentingan, hingga lemahnya pengendalian internal yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Audit Pengadaan 2025 hadir untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan pendekatan baru yang menekankan sinergi antarlembaga. Di satu sisi, APIP berperan sebagai auditor internal yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntabilitas, sementara BPK berfungsi sebagai auditor eksternal yang memberikan opini independen. Kolaborasi keduanya menjadi penting agar hasil pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif.

Permasalahan klasik dalam pengadaan pemerintah sering kali berakar dari minimnya koordinasi antarunit pengawasan. Akibatnya, rekomendasi audit yang dihasilkan tidak jarang tumpang tindih atau bahkan terabaikan. Melalui pendekatan kolaboratif dalam Audit Pengadaan 2025, peserta pelatihan akan diajak memahami bagaimana sinergi APIP & BPK dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan begitu, hasil audit tidak hanya berakhir pada laporan, melainkan menjadi pijakan strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah dan nasional.

Selain itu, penting dipahami bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam konteks kebijakan keuangan daerah dan regulasi pengadaan. Pemerintah terus mendorong percepatan reformasi birokrasi, penguatan digitalisasi sistem pengadaan, serta penerapan prinsip value for money dalam setiap belanja negara. Artinya, setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tanpa Audit Pengadaan 2025 yang kuat, risiko kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi akan terus menghantui.

Bimtek Audit Pengadaan 2025 ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Dengan memadukan perspektif internal dari APIP dan evaluasi eksternal dari BPK, peserta akan dibekali pemahaman komprehensif mengenai tata kelola pengadaan yang modern. Pendekatan kolaboratif yang diperkenalkan tidak hanya menekankan aspek teknis audit, tetapi juga pentingnya komunikasi, koordinasi, dan integritas dalam setiap proses pengawasan. Hal ini sejalan dengan semangat regulasi terbaru yang menuntut adanya integrasi antara auditor internal dan eksternal untuk menghasilkan pengawasan yang lebih objektif dan bermanfaat.

Urgensi lain yang melatarbelakangi pentingnya mengikuti Bimtek Audit Pengadaan 2025 adalah meningkatnya kompleksitas proyek pengadaan di era digital. Dengan masuknya platform e-katalog versi terbaru, sistem informasi pengadaan, serta mekanisme transaksi elektronik, auditor dituntut untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menguasai teknologi. Sinergi APIP & BPK dalam konteks ini sangat relevan karena memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif antara auditor yang terbiasa dengan pengawasan internal sistem dan auditor yang berfokus pada hasil akhir laporan keuangan.

Lebih jauh lagi, Audit Pengadaan 2025 menekankan pada pendekatan human-centered. Artinya, pengawasan tidak semata-mata dilakukan untuk mencari kesalahan, tetapi juga membantu unit kerja dalam menemukan solusi. Kolaborasi APIP & BPK dapat menjadi fasilitator bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kelemahan sistem, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, audit tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Selain aspek regulasi dan teknis, Bimtek Audit Pengadaan 2025 juga memberikan urgensi dari perspektif reputasi institusi. Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Kasus pengadaan yang bermasalah bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Dengan adanya pengawasan kolaboratif antara APIP & BPK, instansi pemerintah dapat menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi modal penting untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga publik di mata masyarakat.

Dalam kerangka problem–solusi–urgensi, dapat digambarkan bahwa permasalahan utama pengadaan adalah kompleksitas regulasi, risiko penyimpangan, dan minimnya koordinasi pengawasan. Solusinya adalah memperkuat sinergi antara APIP & BPK melalui pelatihan terstruktur yang menghadirkan pendekatan kolaboratif. Urgensinya, dengan kebijakan keuangan daerah 2025 yang semakin menuntut akuntabilitas, tidak ada pilihan lain selain memperkuat kompetensi auditor melalui Bimtek Audit Pengadaan 2025.

Sebagai penutup dari blok pembuka ini, penting digarisbawahi bahwa Audit Pengadaan 2025 bukan hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak. Pelatihan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami regulasi terbaru, memperkuat keterampilan analisis, serta membangun sinergi efektif dengan auditor internal dan eksternal. Melalui sinergi APIP & BPK, diharapkan pengawasan pengadaan di Indonesia dapat lebih profesional, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk mendalami materi dalam pelatihan ini, karena di dalamnya terdapat bekal penting untuk menghadapi tantangan pengawasan di era 2025.

Selanjutnya, mari kita dalami lebih jauh bagaimana strategi, materi, dan narasumber dalam Bimtek Audit Pengadaan 2025 ini dapat membantu Anda dan institusi dalam memperkuat pengawasan yang kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sumber referensi regulasi terkait pengadaan dan audit dapat diakses melalui LKPP sebagai lembaga yang berwenang dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuan Pelatihan: Audit Pengadaan 2025 & Sinergi APIP & BPK

1. Memahami kerangka tata kelola Audit Pengadaan 2025 secara komprehensif, termasuk peran APIP & BPK dalam ekosistem pengawasan kolaboratif agar proses pengadaan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Skenario: peserta memetakan aktor pengawasan dan alur koordinasi audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
2. Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengadaan berbasis risk-based audit untuk memprioritaskan area rawan (perencanaan kebutuhan, spesifikasi, HPS, evaluasi penawaran, hingga kontrak). Skenario: peserta menyusun matriks risiko dan kontrol kunci pada paket strategis.
3. Menyusun program audit dan langkah kerja (audit program) yang terukur pada proses PBJ, termasuk teknik pengujian dokumen, uji kepatuhan, dan substantive test agar bukti audit memadai. Skenario: peserta merancang workpaper untuk satu paket e-purchasing di e-Katalog.
4. Memperkuat koordinasi efektif antara auditor internal dan eksternal untuk mencegah tumpang tindih serta mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi. Skenario: peserta menyusun protocol kolaborasi APIP & BPK pada paket berisiko tinggi.
5. Menguasai teknik probity audit pada tahapan kritikal (perencanaan–tendering–contracting) guna menjaga integritas, independensi, dan kepatuhan regulasi. Skenario: peserta menilai potensi konflik kepentingan pada evaluasi teknis.
6. Meningkatkan keterampilan analitik data pengadaan (data analytics) untuk mendeteksi anomali harga, pola pemenang berulang, atau red flags lainnya. Skenario: peserta melakukan trend analysis harga komoditas pada beberapa paket tahun berjalan.
7. Memastikan keselarasan hasil audit dengan kebijakan keuangan daerah 2025 dan pengendalian internal (SPIP) agar rekomendasi audit berdampak pada perbaikan proses dan efisiensi belanja. Skenario: peserta merumuskan rekomendasi yang SMART dan berorientasi hasil.
8. Menguatkan kemampuan reviu kontrak dan perubahan kontrak (addendum, variation order, perpanjangan) untuk meminimalkan sengketa dan potensi kerugian negara. Skenario: peserta menilai kesesuaian deliverables dan milestone pembayaran.
9. Mengoptimalkan komunikasi hasil audit yang persuasif dan solutif kepada KPA/PPK/UKPBJ sehingga rekomendasi lebih mudah diimplementasikan. Skenario: peserta menyusun ringkasan eksekutif berbasis risiko dengan follow-up terukur.

Untuk penguatan referensi eksternal, peserta didorong merujuk regulasi dan standar pemeriksaan pada BPK guna memastikan kesesuaian praktik audit dengan ketentuan yang berlaku.

Materi Pelatihan: Audit Pengadaan 2025 Berbasis Sinergi APIP & BPK

1) Kerangka Governance & Peran Lembaga

• Ekosistem pengawasan pengadaan: APIP & BPK, UKPBJ, PPK, dan pemangku kepentingan.
• Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money dalam Audit Pengadaan 2025.
• Linimasa koordinasi audit: perencanaan sampai pelaporan dan tindak lanjut.

2) Regulasi, Kebijakan Keuangan Daerah 2025, dan SPIP

• Update kebijakan keuangan daerah 2025 dan implikasinya terhadap PBJ.
• Penguatan SPIP untuk mendukung pengawasan kolaboratif.
• Rujukan kebijakan pengadaan melalui LKPP.

3) Risk-Based Audit pada Pengadaan

• Identifikasi risiko per tahap: perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, serah terima.
• Penilaian dampak & kemungkinan; prioritisasi paket berisiko tinggi.
• Kontrol kunci dan indikator peringatan dini (red flags).

4) Perencanaan Audit & Audit Program

• Penyusunan tujuan audit, lingkup, kriteria, dan metodologi.
• Desain langkah kerja (KKA) untuk uji kepatuhan & substantif.
• Standar bukti audit dan sampling transaksi.

5) Probity Audit & Integritas Proses PBJ

• Pencegahan konflik kepentingan dan kolusi.
• Pengawasan titik kritis: spesifikasi, HPS, evaluasi, dan penetapan pemenang.
• Dokumentasi keputusan dan jejak audit (audit trail).

6) Analitik Data Pengadaan

• Penggunaan data harga historis dan pembanding pasar.
• Deteksi pola pemenang berulang dan anomali HPS.
• Ringkas temuan dengan dashboard sederhana untuk pengambilan keputusan.

7) Reviu Dokumen Kontrak & Perubahan Kontrak

• Pemeriksaan kesesuaian ruang lingkup, SLA, jaminan, dan syarat pembayaran.
• Analisis addendum/VO, perpanjangan waktu, dan denda keterlambatan.
• Kesesuaian output–outcome dan kontrol kualitas.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi & Manajemen Perubahan

• Perumusan rekomendasi SMART dan rencana aksi.
• Monitoring implementasi dan pelaporan kemajuan.
• Sinergi APIP & BPK untuk menghindari duplikasi dan mempercepat perbaikan.

9) Komunikasi Audit & Ringkasan Eksekutif

• Teknik menyusun executive summary yang ringkas, berbasis risiko.
• Strategi penyampaian temuan yang solutif dan human-centered.
• Etika komunikasi dengan KPA/PPK/UKPBJ dan pimpinan daerah.

10) Sistem Informasi & Tools Audit Pengadaan

• Gambaran ekosistem SPSE, e-Katalog, dan penelusuran audit trail.
• Pemanfaatan spreadsheets, data visualization, dan text analysis sederhana.
• Pencatatan KKA digital dan pengelolaan bukti audit.

11) Praktik Terbaik & Studi Kasus

• Simulasi audit paket berisiko: dari perencanaan hingga serah terima.
• Pemetaan akar masalah dan pencegahan berulang.
• Benchmark praktik baik antar daerah di tahun 2025.

Manfaat Pelatihan: Audit Pengadaan 2025 & Sinergi APIP & BPK

Manfaat Praktis (Jangka Pendek) – Langsung Diterapkan

• Template Audit Program yang Siap Pakai – Peserta memperoleh contoh workpaper, langkah kerja uji kepatuhan & substantif, serta matriks risiko untuk Audit Pengadaan 2025; membantu ASN, Bendahara, dan Pejabat Pengadaan mempercepat penugasan awal.
• Pemetaan Risiko Paket Berbasis Data – Teknik analitik sederhana untuk mendeteksi red flags (anomali HPS, pemenang berulang) sehingga UKPBJ dan Inspektorat dapat segera memfokuskan sumber daya audit pada area berisiko tinggi.
• Probity Audit pada Tahap Kritis – Praktik cepat menilai integritas spesifikasi, evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang; berguna bagi Pejabat Pemda untuk memperkuat tata kelola dan mencegah sengketa sejak dini.
• Reviu Kontrak & Addendum yang Terkendali – Panduan memeriksa ruang lingkup, SLA, dan perubahan kontrak (VO/perpanjangan) agar Bendahara dan PPK menjaga kepatuhan serta efisiensi anggaran.

Manfaat Strategis (Jangka Panjang) – Dampak Kinerja Instansi/Perusahaan

• Penguatan SPIP & Tata Kelola Pengadaan – Sinergi APIP & BPK mendorong pengawasan kolaboratif yang meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum bagi mitra swasta dalam jangka panjang.
• Peningkatan Efisiensi Belanja & Nilai Manfaat – Rekomendasi audit yang SMART membantu Pemda menyelaraskan kebijakan keuangan daerah 2025 dengan prinsip value for money, sehingga outcome program lebih terukur.
• Kepercayaan Publik & Daya Saing – Praktik best practice Audit Pengadaan 2025 memperkuat reputasi institusi, memudahkan kolaborasi antarlembaga, serta membuka peluang kerja sama yang lebih sehat bagi penyedia.

Narasumber & Kredibilitas Penyelenggara Audit Pengadaan 2025

• Praktisi Audit Pengadaan Berpengalaman – Narasumber berasal dari tim yang terbiasa memimpin penugasan audit dan reviu PBJ, memahami siklus penuh Audit Pengadaan 2025 serta pola sinergi APIP & BPK di lapangan.
• Penyusun Metodologi & Modul Pelatihan – Tim pengajar terlibat dalam pengembangan pedoman audit berbasis risiko, audit program, dan contoh KKA; materi terstruktur dari konsep hingga praktik sehingga manfaat praktis & strategis (Step 6) tercapai.
• Pengalaman Implementasi di Pemerintah Daerah – Memiliki rekam jejak mendampingi Inspektorat/UKPBJ dalam penguatan SPIP, probity audit, dan tindak lanjut rekomendasi; mempercepat efisiensi belanja dan meningkatkan kepatuhan regulasi.
• Penguasaan Sistem & Tools – Menguasai ekosistem SPSE/e-Katalog, teknik analitik data harga, dan pemodelan red flags; memastikan peserta mampu mengaplikasikan materi pada paket aktual secara terukur.
• Jaringan Kolaboratif & Praktik Baik – Menghadirkan studi kasus lintas daerah dan praktik terbaik yang relevan dengan kebijakan keuangan daerah 2025; peserta mendapat pembelajaran komparatif untuk meningkatkan daya saing institusi.

Dengan kombinasi keahlian metodologis dan pengalaman lapangan, peserta belajar langsung dari praktisi dan pakar yang kredibel—sehingga implementasi Audit Pengadaan 2025 berbasis sinergi APIP & BPK dapat dilakukan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Durasi & Metode Pelaksanaan Pelatihan Audit Pengadaan 2025

1. Durasi 2 Hari Intensif – Total pelatihan berlangsung selama 2 hari penuh, setara dengan 16 jam belajar efektif. Waktu dibagi menjadi sesi pagi (4 jam) dan sesi siang (4 jam), dengan kombinasi paparan narasumber, studi kasus, serta latihan langsung.
2. Metode Tatap Muka (Offline) – Diselenggarakan di lokasi strategis (hotel/pusat pelatihan), dengan fasilitas ruang belajar interaktif. Cocok untuk ASN, pejabat daerah, maupun mitra swasta yang membutuhkan suasana diskusi langsung bersama pakar Audit Pengadaan 2025.
3. Metode Daring (Online) – Menggunakan platform resmi seperti Zoom/Google Meet. Peserta mendapatkan akses materi digital, rekaman sesi, dan ruang diskusi daring. Format ini efisien bagi peserta di luar daerah yang ingin memahami sinergi APIP & BPK tanpa hambatan jarak.
4. Metode Hybrid – Menggabungkan tatap muka dan daring secara serentak. Peserta dapat memilih kehadiran sesuai kebutuhan, sementara interaksi tetap berjalan melalui sistem interaktif. Skenario ini memberi fleksibilitas, misalnya pejabat pusat hadir offline dan tim daerah mengikuti secara online.
5. Kebutuhan Teknis Peserta – Untuk offline, peserta cukup hadir di lokasi yang ditentukan. Untuk online, peserta memerlukan laptop/gawai dengan koneksi internet stabil. Semua peserta, baik daring maupun luring, mendapatkan materi softcopy dan panduan praktis penerapan hasil pelatihan.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa yang dimaksud dengan Audit Pengadaan 2025?

Audit Pengadaan 2025 adalah evaluasi kepatuhan, efektivitas, dan transparansi proses pengadaan barang/jasa sesuai regulasi terbaru. Pelatihan ini membekali peserta memahami teknik audit berbasis risiko, termasuk sinergi APIP & BPK untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

2. Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini dirancang untuk pejabat pemerintah daerah, ASN (termasuk bendahara, pejabat pengadaan, dan PPK), serta mitra swasta yang terlibat dalam proses pengadaan. Dengan mengikuti pelatihan, peserta dapat meningkatkan kepatuhan regulasi dan efektivitas kerja di tahun 2025.

3. Bagaimana metode pelaksanaan pelatihan ini?

Pelatihan dilaksanakan dengan metode tatap muka (offline), daring (online), maupun hybrid. Peserta bebas memilih format sesuai kebutuhan. Semua metode didukung dengan materi lengkap, studi kasus, serta bimbingan narasumber berpengalaman dalam Audit Pengadaan 2025.

4. Berapa lama durasi pelatihan Audit Pengadaan 2025?

Durasi pelatihan adalah 2 hari penuh dengan total 16 jam belajar efektif. Setiap hari dibagi dalam dua sesi (pagi dan siang) yang memadukan paparan materi, diskusi, dan praktik. Format ini memastikan peserta benar-benar memahami penerapan audit pengadaan sesuai standar.

5. Apa manfaat mengikuti pelatihan ini bagi mitra swasta?

Mitra swasta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara audit pengadaan, sehingga mampu menyesuaikan dokumen, strategi penawaran, serta menjaga kepatuhan kontrak. Hal ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing dalam tender pengadaan 2025.

6. Apakah peserta mendapatkan sertifikat resmi?

Ya, setiap peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan berhak memperoleh sertifikat resmi. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi tambahan dalam bidang Audit Pengadaan 2025, sekaligus mendukung peningkatan profesionalisme ASN, pejabat daerah, maupun mitra swasta.

Kesimpulan

Pelaksanaan bimtek dan pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah maupun mitra swasta. Melalui materi yang komprehensif, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam sekaligus keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.

Dengan mengikuti pelatihan resmi ini, setiap peserta berkesempatan memperkuat kapasitas, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih profesional. Urgensi mengikuti bimtek ini terletak pada manfaat nyata yang dihasilkan: efisiensi, kepatuhan regulasi, dan kinerja yang lebih unggul.

Melihat tantangan yang terus berkembang, pelatihan ini sangat direkomendasikan sebagai bekal penting bagi ASN, pejabat pengadaan, auditor, bendahara, maupun stakeholder lainnya. Inilah saat yang tepat untuk memperkuat kompetensi dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik.

Tempat & Kota Pelaksanaan

Kegiatan bimtek dan pelatihan ini dilaksanakan secara nasional, mencakup berbagai kota besar di Indonesia agar memudahkan peserta dalam mengikuti kegiatan. Setiap lokasi dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas, fasilitas, dan relevansi tema pelatihan.

• Jakarta – pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis, ideal untuk pelatihan strategis.
• Bandung – kota pendidikan dan inovasi, mendukung atmosfer akademis dan profesional.
• Yogyakarta – pusat budaya dan ilmu pengetahuan, tepat untuk kegiatan penguatan kapasitas.
• Malang – kota pendidikan dengan suasana kondusif untuk bimtek aparatur.
• Surabaya – pusat ekonomi Jawa Timur, mendukung pelatihan berbasis pengelolaan keuangan daerah.
• Bali – destinasi internasional, memberikan nuansa berbeda dalam mengikuti pelatihan resmi.
• Lombok – lokasi strategis untuk kegiatan peningkatan kompetensi daerah.
• Batam – kawasan industri dan perdagangan internasional, mendukung pelatihan modern.
• Medan – pusat Sumatera, ideal untuk peserta dari wilayah barat Indonesia.
• Makassar – pintu gerbang Indonesia Timur, mendukung pelaksanaan pelatihan nasional.

Selain kota-kota utama tersebut, penyelenggaraan bimtek juga dapat dilaksanakan di daerah lain sesuai kebutuhan instansi maupun kelompok peserta.

Saatnya memperkuat tata kelola dan kapabilitas SDM melalui pelatihan yang tepat guna. Program Bimtek Audit Pengadaan 2025 – Peran APIP & BPK dalam Pengawasan Kolaboratif yang Efektif  dari Pusat Edukasi Indonesia (Penapelatihan.id) hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan nyata di instansi Anda. Disusun berbasis regulasi terbaru dan disampaikan oleh narasumber ahli, pelatihan ini dirancang untuk mendukung penerapan langsung di lapangan.
Wujudkan sistem kerja yang akuntabel dan SDM yang adaptif bersama Penapelatihan.id — mitra nasional peningkatan kinerja kelembagaan. Klik! https://penapelatihan.id/informasi-jadwal/ Untuk melihat jadwal terbaru. 

💰 Biaya & Fasilitas Bimtek / Pelatihan Resmi

Berikut adalah rincian biaya dan fasilitas dari masing-masing pilihan kelas pelatihan:

🏨 1. Paket Bimtek + Akomodasi Hotel

💵 Rp 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
✅ Termasuk akomodasi hotel 4 hari 3 malam

Fasilitas:

• Pelatihan intensif selama 2 hari

• Tanda peserta resmi

• Tas eksklusif

• Coffee break 2x dan lunch 2x 

• Kelengkapan bimtek (pena/pensil, buku catatan, makalah)

• Flashdisk 8 GB berisi materi

• Dokumentasi kegiatan (foto/video)

• Sertifikat resmi PENA Pelatihan

• Antar jemput bandara (khusus rombongan ≥8 orang)

🏢 2. Paket Bimtek Non Akomodasi

💵 Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Fasilitas:

• Pelatihan intensif selama 2 hari

• Tanda peserta resmi

• Tas eksklusif

• Coffee break 2x dan lunch 2x

• Kelengkapan bimtek (pena/pensil, buku catatan, makalah)

• Flashdisk 8 GB berisi materi

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat resmi PENA Pelatihan

💻 3. Paket Kelas Online (Zoom Meeting)

💵 Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Fasilitas:

• Akses pelatihan online via Zoom selama 2 hari

• Modul dan materi dikirim dalam bentuk digital

• Sertifikat resmi pelatihan (dikirim via email atau pos)

• Rekaman video kelas (on-demand)

• Grup diskusi dan pendampingan online (selama pelatihan)

🏞️ Pelatihan Inhouse / Outbound

Kami juga melayani kegiatan Inhouse Training dan Outbound Training di lokasi instansi Anda.
📌 Minimal peserta: 11–15 orang.
Waktu, materi, dan tempat bisa disesuaikan.

Untuk konsultasi dan informasi pendaftaran, silakan hubungi:
📱 0822-4551-1510

💳 Cara Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan melalui dua metode:

1. Tunai saat registrasi pelatihan di lokasi

2. Non-tunai (transfer bank):

BANK BCA KCU SCBD
No. Rekening: 0067714222
a.n. PUSAT EDUKASI INDONESIA