Dalam menghadapi perubahan regulasi yang terus berkembang di sektor pemerintahan daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu proses paling krusial yang menentukan arah pembangunan dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Melalui Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam konteks penyusunan APBD 2026 yang harus lebih akuntabel, efisien, dan selaras dengan prioritas nasional.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, setiap perangkat daerah dituntut untuk memahami perubahan struktur, mekanisme, serta standar perencanaan dan penganggaran. Regulasi baru ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah secara nyata, agar tidak terjadi tumpang tindih program serta pemborosan anggaran. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Permendagri tersebut secara efektif.

Permasalahan umum yang kerap muncul adalah kurangnya pemahaman teknis terhadap substansi perubahan aturan, lemahnya koordinasi antarsatuan kerja, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengaplikasikan pendekatan baru berbasis kinerja dan outcome. Akibatnya, proses penyusunan APBD sering kali terhambat, tidak tepat waktu, bahkan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan regulasi pusat. Inilah mengapa pelaksanaan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Bimtek ini disusun secara profesional dan terpadu untuk membantu pemerintah daerah memahami secara komprehensif isi dan arah kebijakan Permendagri 14 Tahun 2025, termasuk pembaruan yang berkaitan dengan perencanaan, sinkronisasi program prioritas, hingga mekanisme penganggaran berbasis kinerja. Melalui pendekatan edukatif dan praktis, pelatihan ini akan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyiapkan dokumen anggaran yang akurat, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntabilitas publik.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan APBD 2026 menghadirkan tantangan tersendiri. Pemerintah pusat kini mendorong penerapan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan digitalisasi proses perencanaan keuangan. Dengan demikian, setiap SKPD harus mampu memanfaatkan teknologi informasi, melakukan pemetaan program berbasis data, serta menyesuaikan indikator kinerja utama (IKU) dengan arah kebijakan nasional. Tanpa pemahaman mendalam terhadap Permendagri 14 Tahun 2025, risiko kesalahan perencanaan dan keterlambatan persetujuan anggaran menjadi semakin besar.

Dalam konteks inilah, pelaksanaan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah hadir sebagai jawaban nyata. Program ini menawarkan solusi praktis yang dirancang secara sistematis untuk membantu aparatur pemerintah daerah memahami langkah-langkah teknis, mulai dari analisis kebijakan hingga penyusunan dokumen anggaran sesuai pedoman terbaru. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat human-centered, berfokus pada peningkatan kompetensi individu agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan berorientasi hasil.

Salah satu nilai utama dari bimtek ini adalah penekanan pada aspek akuntabilitas dan transparansi. Setiap peserta akan diajak untuk memahami bagaimana regulasi baru berimplikasi terhadap tata kelola keuangan daerah, serta bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam pelatihan ini, peserta juga akan mendapatkan panduan terkini tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses harmonisasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra.

Selain menekankan sisi regulatif, Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 juga memperkenalkan berbagai strategi inovatif yang dapat diterapkan di lingkungan kerja pemerintah daerah. Mulai dari integrasi data keuangan berbasis sistem informasi daerah, pemetaan program lintas sektor, hingga implementasi prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan publik. Semua itu dirancang agar pemerintah daerah tidak hanya sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan berdaya guna.

Dalam perspektif tata kelola modern, kemampuan memahami dan menerapkan kebijakan Permendagri terbaru menjadi indikator penting bagi peningkatan kinerja lembaga daerah. Setiap pimpinan dan aparatur dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional. Oleh karena itu, mengikuti pelatihan Permendagri 14 Tahun 2025 bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan lancar dan sesuai koridor hukum.

Urgensi mengikuti bimtek ini juga didorong oleh meningkatnya tuntutan transparansi publik dan pengawasan kinerja daerah. Badan pemeriksa, masyarakat, serta lembaga legislatif kini memiliki akses lebih luas terhadap informasi anggaran melalui platform digital. Dengan demikian, setiap kesalahan kecil dalam penyusunan dokumen APBD dapat berimplikasi besar terhadap reputasi dan kredibilitas pemerintah daerah. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibimbing memahami bagaimana menyiapkan dokumen anggaran yang memenuhi prinsip good governance dan audit readiness.

Dalam proses belajar, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam terkait substansi Permendagri 14 Tahun 2025 yang meliputi tahapan penyusunan APBD, kalender penganggaran, hingga strategi sinkronisasi dengan prioritas nasional. Setiap materi disampaikan oleh narasumber ahli yang berpengalaman dalam perencanaan dan keuangan daerah. Pendekatan ini memastikan seluruh peserta mampu menerapkan hasil pembelajaran secara langsung di lingkungan kerjanya, bukan hanya memahami teori tetapi juga siap menghadapi dinamika kebijakan fiskal di lapangan.

Kegiatan ini juga mendorong terciptanya budaya profesionalisme di lingkungan ASN melalui penerapan prinsip capacity building dan knowledge sharing. Dengan memahami konteks dan filosofi di balik terbitnya Permendagri 14 Tahun 2025, aparatur dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya daerah. Hal ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut setiap instansi menjadi lebih adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.

Sebagai bagian dari komitmen penguatan tata kelola daerah, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan wawasan teknis, tetapi juga memperluas pemahaman tentang integrasi kebijakan fiskal, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja keuangan daerah. Pendekatan interaktif yang diterapkan memungkinkan peserta berdiskusi, menganalisis kasus nyata, dan menemukan solusi terbaik sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, hasil dari bimtek ini tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga perubahan nyata dalam praktik penganggaran di tingkat daerah.

Konteks kebijakan nasional yang semakin dinamis juga menjadikan pelatihan ini sangat relevan dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Melalui implementasi yang tepat terhadap Permendagri 14 Tahun 2025, pemerintah daerah dapat memastikan program prioritas berjalan sesuai sasaran, efisien dalam pembiayaan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Informasi tambahan mengenai peran dan struktur pemerintah daerah dalam konteks otonomi dapat dibaca di Wikipedia sebagai referensi umum.

Dengan mengikuti Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 ini, setiap aparatur diharapkan memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana regulasi baru diterapkan dalam penyusunan APBD 2026. Lebih dari itu, pelatihan ini akan memperkuat kemampuan strategis pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, menghindari kesalahan prosedural, dan memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar hukum yang kuat. Ini adalah momentum penting untuk menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kini saatnya bagi setiap kepala daerah, pejabat keuangan, dan perencana program untuk mengambil langkah konkret. Jangan menunggu hingga batas waktu penyusunan APBD mendesak, karena pemahaman dini terhadap regulasi Permendagri 14 Tahun 2025 akan memberikan keunggulan strategis dalam menyiapkan dokumen anggaran yang tepat waktu dan berkualitas. Daftarkan segera instansi Anda dalam pelatihan ini dan temukan bagaimana strategi penyusunan APBD 2026 dapat dilakukan secara terpadu, profesional, dan berorientasi hasil.

Pelajari lebih lanjut detail program, jadwal kegiatan, serta manfaat yang akan diperoleh pada bagian berikutnya dari artikel ini. Pastikan Anda menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah menuju arah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Tujuan Pelatihan

Pelaksanaan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah bertujuan untuk memperkuat kompetensi aparatur dan perangkat daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara profesional, akuntabel, dan berbasis regulasi terkini. Dalam konteks perubahan kebijakan fiskal nasional, peningkatan kapasitas ini menjadi kunci utama agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah secara efektif.

1. Memahami substansi dan arah kebijakan Permendagri 14 Tahun 2025. Peserta dibimbing memahami ketentuan baru terkait siklus penyusunan APBD, termasuk prinsip efisiensi, efektivitas, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan APBD 2026. ASN dan pejabat daerah dilatih untuk menerapkan tahapan penyusunan APBD sesuai regulasi terkini agar hasil perencanaan lebih terukur dan realistis.
3. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan berbasis kinerja, peserta dapat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penganggaran.
4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah. Pelatihan membantu peserta menghubungkan RKPD, KUA-PPAS, hingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam satu sistem terpadu yang selaras dengan Permendagri.
5. Meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Peserta dilatih memahami pola koordinasi lintas sektor agar proses penyusunan dan evaluasi APBD berjalan efektif.
6. Menyiapkan aparatur daerah dalam menghadapi audit kinerja. Dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas anggaran, pelatihan ini mendukung kesiapan aparatur dalam menghadapi pemeriksaan dari BPK dan Kementerian Dalam Negeri.
7. Memperkuat budaya kerja berbasis hasil (output-oriented). Setiap peserta diarahkan untuk fokus pada pencapaian hasil pembangunan melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran.
8. Menumbuhkan kesadaran pentingnya akuntabilitas publik. Pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dalam APBD kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi fiskal.
9. Menyiapkan pemerintah daerah menghadapi transformasi digital penganggaran. Peserta diperkenalkan pada sistem informasi keuangan daerah terkini yang menjadi tuntutan era digitalisasi pemerintahan.

Materi Pelatihan

Materi Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 ini disusun secara sistematis agar peserta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik penyusunan APBD 2026 secara terpadu. Setiap topik difokuskan pada pembekalan kompetensi teknis, kebijakan, dan manajerial untuk meningkatkan profesionalitas ASN serta kinerja lembaga pemerintah daerah.

1. Pemahaman Umum atas Permendagri 14 Tahun 2025. Kajian menyeluruh terhadap latar belakang, struktur, dan substansi regulasi terbaru yang menjadi dasar penyusunan APBD 2026.
2. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Pembahasan mengenai keterpaduan antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS agar penyusunan APBD selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
3. Analisis Kebijakan Fiskal Daerah. Peserta mempelajari strategi optimalisasi pendapatan daerah serta pengendalian belanja agar fiskal daerah tetap sehat dan berkelanjutan.
4. Teknik Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas. Pendalaman pada metodologi penentuan prioritas pembangunan berbasis kinerja dan indikator capaian output serta outcome.
5. Penyusunan RKA-SKPD sesuai Permendagri 14/2025. Penerapan langsung ketentuan teknis dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap SKPD agar efisien dan tepat sasaran.
6. Evaluasi dan Verifikasi APBD. Materi ini mengajarkan mekanisme penyusunan laporan evaluasi dan proses koreksi sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri dan BPK.
7. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah. Penekanan pada keterbukaan informasi publik, audit, dan pelaporan kinerja keuangan yang transparan.
8. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Praktik langsung penggunaan aplikasi SIPD sebagai alat utama dalam penyusunan dan monitoring APBD secara digital.
9. Strategi Penanganan Kendala Penyusunan APBD. Analisis studi kasus atas kendala umum di lapangan dan cara penyelesaiannya secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD. Pemahaman mendalam tentang teknik pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program daerah.
11. Best Practice Pemerintah Daerah. Kajian terhadap praktik terbaik dari daerah yang sukses dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan prinsip transparansi dan inovasi.

Manfaat Pelatihan

Mengikuti Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah memberikan manfaat nyata, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan ini membantu ASN, pejabat daerah, dan perangkat pendukung memahami serta menerapkan prinsip penyusunan APBD yang profesional dan berbasis kinerja.

• Peningkatan pemahaman regulasi terbaru. Peserta langsung memahami substansi Permendagri 14/2025 serta implikasinya terhadap siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
• Efisiensi dalam proses penyusunan APBD. Pelatihan memberikan panduan praktis agar proses penyusunan berjalan lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan administratif.
• Penguatan tata kelola keuangan daerah. ASN mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai standar audit pemerintah.
• Transformasi digital dalam penganggaran. Pengenalan dan implementasi sistem SIPD meningkatkan efektivitas pengelolaan data anggaran daerah.
• Peningkatan kemampuan analitis ASN. Peserta dibekali dengan kemampuan menganalisis kebutuhan fiskal dan merumuskan kebijakan penganggaran yang tepat sasaran.
• Dukungan terhadap reformasi birokrasi. Pelatihan memperkuat profesionalisme ASN serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
• Dampak strategis bagi lembaga. Dalam jangka panjang, instansi yang menerapkan hasil pelatihan akan memiliki APBD yang lebih efisien, kredibel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Narasumber Pelatihan

Seluruh sesi dalam Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 ini disampaikan oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan kebijakan publik. Narasumber berasal dari institusi pemerintah, akademisi, dan praktisi profesional yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan APBD.

• Pakar kebijakan publik dan keuangan daerah. Berpengalaman dalam penyusunan regulasi dan evaluasi APBD di berbagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
• Pejabat dan analis kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Memberikan pemahaman langsung tentang penerapan Permendagri 14/2025 serta mekanisme evaluasi APBD.
• Akademisi berpengalaman di bidang ekonomi pemerintahan. Menyajikan analisis akademik yang aplikatif untuk mendukung penerapan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.
• Praktisi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Membimbing peserta dalam praktik digitalisasi perencanaan dan penganggaran daerah.
• Konsultan tata kelola keuangan publik. Menyampaikan strategi peningkatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah secara komprehensif.

Dengan bimbingan para narasumber berpengalaman tersebut, peserta Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 akan memperoleh pemahaman menyeluruh, keterampilan praktis, serta perspektif strategis untuk meningkatkan kualitas penyusunan APBD 2026 secara terpadu dan profesional.

Durasi & Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah dirancang agar efektif, interaktif, dan memberikan hasil belajar maksimal. Program ini berlangsung selama 2 hari (16 Jam Pelajaran/JP) dengan pembagian waktu yang proporsional antara teori, diskusi, dan praktik lapangan.

1. Durasi Pelatihan. Total waktu pelaksanaan adalah dua hari penuh, dengan rincian 8 JP per hari. Setiap sesi dirancang fokus dan terarah untuk meningkatkan kemampuan peserta memahami Permendagri 14 Tahun 2025 secara mendalam.
2. Pembagian Sesi Belajar. Hari pertama difokuskan pada pemahaman regulasi, mekanisme penyusunan APBD 2026, dan kebijakan fiskal daerah. Hari kedua berorientasi pada praktik, simulasi penyusunan RKA-SKPD, serta studi kasus nyata di lingkungan pemerintah daerah.
3. Metode Tatap Muka (Offline). Bagi peserta yang mengikuti secara luring, kegiatan dilaksanakan di lokasi pelatihan yang representatif, dilengkapi fasilitas multimedia dan pendampingan langsung dari narasumber berpengalaman.
4. Metode Daring (Online). Peserta yang memilih metode online dapat bergabung melalui platform seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Setiap sesi disertai bahan ajar digital, video pembelajaran, serta sesi tanya jawab interaktif.
5. Metode Hybrid dan Kebutuhan Teknis Peserta. Peserta dapat memilih sistem hybrid (gabungan online dan offline). Untuk kelancaran kegiatan, peserta disarankan membawa laptop dengan spesifikasi minimal Intel i5 dan koneksi internet stabil.

Contoh Skenario Pelaksanaan

Hari pertama dimulai dengan opening session dan pengantar kebijakan dari narasumber pusat, diikuti sesi analisis Permendagri 14/2025. Hari kedua berisi simulasi penyusunan dokumen APBD 2026 terpadu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, serta sesi evaluasi bersama fasilitator.

Output Pelatihan

Setelah mengikuti kegiatan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh berbagai hasil pembelajaran yang dapat langsung diterapkan di instansi masing-masing, antara lain:

• Sertifikat resmi pelatihan setara 16 JP yang diakui oleh lembaga penyelenggara bersertifikat nasional.
• Pemahaman mendalam terhadap Permendagri 14 Tahun 2025 dan implikasinya terhadap proses penyusunan APBD 2026.
• Kemampuan menyusun RKA-SKPD dan dokumen pendukung sesuai regulasi terbaru.
• Keterampilan menggunakan aplikasi SIPD dan sistem digital penganggaran daerah.
• Strategi implementasi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
• Jaringan profesional lintas instansi yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa itu Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025?

Bimtek ini merupakan pelatihan resmi yang membahas secara komprehensif isi Permendagri 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD 2026. Peserta akan memahami arah kebijakan, tahapan teknis, serta penerapannya di pemerintah daerah.

2. Siapa yang dapat mengikuti pelatihan ini?

Peserta yang direkomendasikan adalah pejabat pemda, ASN, bendahara, pejabat pengadaan, serta staf perencana di lingkungan pemerintah daerah. Pelatihan juga terbuka bagi lembaga mitra yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Berapa lama durasi pelatihan dan bagaimana metodenya?

Durasi pelatihan adalah 2 hari (16 JP) dengan metode fleksibel: tatap muka, daring, atau hybrid. Setiap metode dirancang agar peserta tetap mendapatkan pembelajaran efektif dengan pendampingan narasumber ahli.

4. Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat resmi?

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihan berhak menerima sertifikat 16 JP sebagai bukti peningkatan kompetensi penyusunan APBD 2026 sesuai Permendagri 14 Tahun 2025.

5. Apa manfaat utama mengikuti Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025?

Peserta memperoleh pemahaman regulasi terbaru, keterampilan teknis penyusunan APBD, peningkatan akuntabilitas keuangan, serta kemampuan mengintegrasikan perencanaan daerah berbasis kinerja dan teknologi digital.

6. Apakah pelatihan ini menggunakan studi kasus nyata?

Benar. Peserta akan mempelajari studi kasus dari pemerintah daerah yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip penyusunan APBD terpadu, sehingga hasil pelatihan langsung dapat diterapkan di lapangan.

7. Bagaimana cara mendaftar Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025?

Pendaftaran dapat dilakukan melalui kontak resmi penyelenggara. Peserta cukup mengisi formulir online atau menghubungi tim administrasi untuk mendapatkan jadwal dan informasi lengkap pelatihan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta tidak hanya memahami regulasi baru, tetapi juga memperoleh kemampuan teknis dan strategi implementatif dalam penyusunan APBD yang sesuai arah kebijakan nasional.

Inilah momen tepat bagi pejabat dan ASN untuk memperkuat kapasitas profesional, menyesuaikan diri dengan transformasi digital, serta memastikan APBD 2026 tersusun secara terpadu dan berorientasi hasil.

Tempat & Kota Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 dilaksanakan di berbagai kota besar Indonesia agar mudah dijangkau peserta dari seluruh daerah. Penyelenggaraan dilakukan secara bergantian sepanjang tahun 2025–2026.

• Jakarta – Pusat kegiatan nasional dengan fasilitas lengkap dan narasumber dari kementerian terkait.
• Bandung – Pelatihan di lingkungan akademis yang kondusif untuk diskusi dan praktik.
• Yogyakarta – Fokus pada pendekatan edukatif dan kolaboratif.
• Malang – Penyelenggaraan di area wisata edukatif yang mendukung suasana belajar interaktif.
• Surabaya – Kegiatan terpusat bagi peserta dari wilayah timur Pulau Jawa.
• Bali – Pelatihan sekaligus capacity building untuk memperkuat sinergi kelembagaan.
• Lombok – Fokus pada penguatan perencanaan dan tata kelola daerah wisata.
• Batam – Diperuntukkan bagi peserta dari wilayah barat Indonesia.
• Medan – Akses strategis bagi peserta dari Sumatera dan sekitarnya.
• Makassar – Pelatihan untuk wilayah Indonesia Timur dengan pendekatan regional development.

Dengan lokasi pelaksanaan yang tersebar, Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 memastikan akses luas bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas penyusunan APBD 2026 secara terpadu dan profesional.

Saatnya Perkuat tata kelola, kompetensi, dan kapabilitas SDM melalui program yang tepat sasaran. Bimtek Permendagri 14 Tahun 2025 – Strategi Profesional Penyusunan APBD 2026 Terpadu untuk Kinerja Pemerintah Daerah dari Pusat Edukasi Indonesia (Penapelatihan.id) hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan nyata instansi pemerintah maupun sektor korporasi.

Disusun selaras dengan regulasi terbaru dan dipandu oleh narasumber berpengalaman, pelatihan ini dirancang dengan metode aplikatif sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan di lapangan. Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam budaya kerja, tata kelola, dan profesionalisme organisasi.

Bukan sekadar pelatihan, melainkan momentum transformasi kelembagaan. Bersama Pusat Edukasi Indonesia(PENA), setiap program adalah investasi strategis untuk membangun SDM adaptif dan sistem kerja akuntabel, sekaligus pijakan menuju organisasi yang lebih kokoh, transparan, dan berdaya saing — bersama mitra nasional terpercaya dalam peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur maupun tenaga korporasi. Klik! Untuk melihat Jadwal Pelatihan terbaru di sini.

Dengan penuh hormat dan apresiasi, kami sangat menghargai waktu dan perhatian Bapak/Ibu. Apabila Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu, untuk meninjau materi lanjutan lainnya yang kami siapkan guna mendukung kinerja profesionalisme dan akuntabilitas. Silakan klik di sini: