Bimtek SAKIP 2026: Menyusun Cascading dan Cross Cutting Kinerja Pemda untuk Menyelaraskan Sasaran dan Indikator Kinerja

Bimtek SAKIP 2026 membantu menyelaraskan sasaran, indikator, dan kontribusi OPD dalam pengelolaan kinerja Pemda

Deskripsi Program

Bimtek SAKIP 2026: Menyusun Cascading dan Cross Cutting Kinerja Pemda untuk Menyelaraskan Sasaran dan Indikator Kinerja dirancang untuk membantu aparatur memahami keterkaitan antara sasaran pemerintah daerah, sasaran perangkat daerah, indikator kinerja, program, kegiatan, hingga peran unit kerja dalam pencapaian hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, tantangan SAKIP tidak berhenti pada penyusunan dokumen. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sasaran dan indikator yang telah ditetapkan benar-benar dapat diterjemahkan ke dalam pekerjaan OPD, dikoordinasikan ketika melibatkan lebih dari satu unit kerja, serta dipantau melalui data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bimtek ini menempatkan cascading dan cross cutting sebagai bagian dari proses pengelolaan kinerja yang perlu diterapkan secara konsisten sesuai kewenangan, tugas dan fungsi, dokumen perencanaan, serta ketentuan yang berlaku.

Mengapa Topik Ini Penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran pembangunan biasanya tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Satu sasaran dapat membutuhkan kontribusi beberapa OPD dengan kewenangan, program, indikator, sumber daya, dan bentuk intervensi yang berbeda.

Di sinilah penyelarasan kinerja menjadi penting. Sasaran pemerintah daerah perlu diterjemahkan secara logis ke dalam sasaran perangkat daerah dan unit kerja sehingga setiap indikator memiliki hubungan yang jelas dengan hasil yang hendak dicapai.

Cascading membantu memperjelas bagaimana sasaran pada tingkat yang lebih tinggi diterjemahkan ke tingkat pelaksana. Sementara itu, pendekatan cross cutting membantu melihat sasaran yang membutuhkan kontribusi lintas perangkat daerah sehingga pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ketika hubungan tersebut tidak jelas, penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring, dan pelaporan dapat berjalan dalam arah yang berbeda. Akibatnya, dokumen kinerja mungkin tersedia, tetapi keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan sasaran pemerintah daerah menjadi sulit ditelusuri.

Ruang Lingkup Bimtek

Ruang lingkup Bimtek diarahkan pada pekerjaan yang dilakukan aparatur ketika menerjemahkan sasaran kinerja pemerintah daerah ke dalam struktur kinerja perangkat daerah dan unit kerja.

• Pemahaman hubungan SAKIP dengan manajemen kinerja pemerintah daerah.
• Pemetaan tugas dan fungsi terhadap sasaran pembangunan.
• Penyelarasan sasaran strategis dan sasaran kinerja perangkat daerah.
• Penjenjangan sasaran dan indikator kinerja.
• Penyusunan cascading kinerja secara vertikal.
• Identifikasi hubungan kontribusi antarperangkat daerah.
• Pemetaan sasaran dan program yang bersifat cross cutting.
• Penyelarasan indikator dengan sasaran yang hendak dicapai.
• Penentuan hubungan antara indikator, target, program, dan kegiatan.
• Validasi keterkaitan sasaran antarlevel organisasi.
• Identifikasi potensi indikator yang tumpang tindih.
• Penguatan koordinasi lintas OPD dalam pencapaian sasaran bersama.
• Pemanfaatan data untuk monitoring pencapaian kinerja.
• Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja.
• Penyempurnaan dokumen kinerja berdasarkan hasil evaluasi.

Pelaksanaan Tugas dan Tantangan Implementasi di Instansi

Dalam pekerjaan sehari-hari, perangkat daerah harus menerjemahkan sasaran pembangunan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan kewenangannya. Proses tersebut melibatkan penyusunan dokumen, penetapan indikator, pengumpulan data, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring, hingga pelaporan.

Tantangan muncul ketika sasaran pemerintah daerah belum sepenuhnya diterjemahkan secara konsisten ke dalam sasaran perangkat daerah. Ada pula kondisi ketika indikator sudah tersedia tetapi belum cukup menggambarkan hasil yang ingin dicapai, atau target antarunit belum menunjukkan hubungan kontribusi yang jelas.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika satu sasaran membutuhkan keterlibatan beberapa OPD. Masing-masing unit dapat memiliki program dan indikator sendiri, tetapi kontribusi terhadap sasaran bersama belum selalu dipetakan dengan jelas.

Dalam kondisi tersebut, rapat koordinasi, penyusunan dokumen, monitoring, dan pelaporan dapat membutuhkan waktu lebih banyak karena aparatur harus melakukan klarifikasi ulang mengenai siapa berkontribusi terhadap sasaran apa, dengan indikator apa, dan menggunakan data yang mana.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan penyusunan cascading dan cross cutting tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun matriks atau dokumen kinerja. Kualitas implementasinya dipengaruhi oleh keterhubungan antara perencanaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, indikator, data, koordinasi, serta proses monitoring.

• Kejelasan sasaran: sasaran perlu dipahami secara konsisten sebelum diturunkan ke unit kerja.
• Kesesuaian tugas dan fungsi: setiap kontribusi unit harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
• Kualitas indikator: indikator perlu dapat digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian sasaran.
• Konsistensi penjenjangan: hubungan antara sasaran pada setiap level harus dapat ditelusuri.
• Koordinasi lintas OPD: sasaran bersama membutuhkan pembagian kontribusi yang jelas.
• Kualitas data kinerja: data harus tersedia, dapat diverifikasi, dan digunakan secara konsisten.
• Keselarasan dokumen: dokumen perencanaan, kinerja, pelaksanaan, dan pelaporan perlu memiliki hubungan yang jelas.
• Peran pimpinan: arah dan prioritas kinerja perlu dikawal pada setiap tingkatan organisasi.
• Kapasitas aparatur: pegawai yang terlibat perlu memahami cara menerjemahkan sasaran menjadi indikator dan kontribusi kerja.
• Monitoring berkelanjutan: penyimpangan dan ketidaksesuaian perlu ditemukan sebelum menjadi persoalan pada tahap evaluasi.

Dampak terhadap Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik

Ketika cascading dan cross cutting disusun secara logis, hubungan antara sasaran pemerintah daerah dan pekerjaan perangkat daerah menjadi lebih mudah ditelusuri. Hal ini membantu organisasi melihat apakah program yang dijalankan benar-benar memiliki kontribusi terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Kejelasan hubungan tersebut juga mendukung proses monitoring dan evaluasi. Ketika capaian belum sesuai target, pemerintah daerah dapat lebih mudah menelusuri unit yang berkontribusi, indikator yang belum tercapai, serta bagian proses yang perlu diperbaiki.

Dari sisi akuntabilitas, penyelarasan kinerja membantu memperjelas dasar pertanggungjawaban setiap unit kerja. Dari sisi pelayanan publik, pengelolaan kinerja yang lebih terarah dapat membantu memastikan sumber daya dan program pemerintah tetap diarahkan pada hasil yang relevan bagi masyarakat.

Namun, dampak tersebut tidak muncul hanya karena dokumen cascading dan cross cutting telah dibuat. Penerapannya tetap membutuhkan pemantauan, validasi data, koordinasi, evaluasi, serta penyempurnaan proses kerja secara berkelanjutan.

Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Kompetensi dalam Pengelolaan Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin menuntut keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan pertanggungjawaban hasil. Dalam konteks SAKIP, pengelolaan kinerja tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen, tetapi juga bagaimana sasaran pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam pekerjaan perangkat daerah dan dapat dipantau melalui indikator yang jelas. Perkembangan evaluasi SAKIP juga terus mendorong instansi untuk memperkuat pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan.

Perubahan tersebut berdampak langsung pada pekerjaan aparatur. Data kinerja perlu dikompilasi dari beberapa unit, indikator perlu divalidasi sebelum digunakan dalam laporan, dan ketika satu sasaran melibatkan beberapa OPD, koordinasi perlu dilakukan agar kontribusi masing-masing unit tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam proses ini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi bagian dari pengelolaan kinerja yang perlu dipahami dan diterapkan sesuai kondisi organisasi.

Karena itu, penguatan kompetensi aparatur perlu diarahkan pada kemampuan membaca hubungan antara sasaran, indikator, kontribusi unit, data, dan proses monitoring secara lebih sistematis. Penerapannya dapat dilakukan bertahap dengan memanfaatkan sistem dan mekanisme kerja yang sudah berjalan, kemudian menyempurnakan bagian yang masih belum selaras. Kompetensi tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat pengelolaan kinerja dan menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai Tujuan Pengembangan Kompetensi ASN.

Tujuan Pengembangan Kompetensi ASN

Setelah mengikuti Bimtek, peserta diharapkan mampu memperkuat kemampuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kinerja pemerintah daerah, antara lain:

1. Memahami hubungan antara SAKIP, sasaran organisasi, indikator kinerja, program, dan pelaksanaan tugas.
2. Mengidentifikasi sasaran pemerintah daerah yang perlu diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah.
3. Menyusun penjenjangan sasaran dan indikator secara lebih sistematis.
4. Menganalisis hubungan antara sasaran pada level pemerintah daerah, perangkat daerah, dan unit kerja.
5. Menyusun cascading kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi.
6. Mengidentifikasi sasaran yang membutuhkan kontribusi lintas perangkat daerah.
7. Memetakan hubungan cross cutting berdasarkan kontribusi masing-masing unit.
8. Memeriksa kesesuaian antara sasaran, indikator, target, program, dan kegiatan.
9. Mengidentifikasi indikator yang berpotensi tidak relevan, tumpang tindih, atau sulit digunakan untuk mengukur capaian.
10. Melakukan validasi keterkaitan data dengan indikator kinerja.
11. Mendukung proses monitoring dan evaluasi berdasarkan struktur kinerja yang telah disusun.
12. Menyiapkan bahan perbaikan ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasi kinerja.

Nilai Praktis bagi Instansi setelah Implementasi

Penerapan hasil Bimtek diharapkan membantu pemerintah daerah dan perangkat daerah memperbaiki proses kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Nilai praktisnya terutama terlihat pada meningkatnya kejelasan hubungan antara sasaran, indikator, program, dan kontribusi unit kerja.

• Hubungan sasaran pemerintah daerah dengan sasaran perangkat daerah lebih mudah ditelusuri.
• Kontribusi masing-masing unit kerja terhadap sasaran dapat dijelaskan dengan lebih sistematis.
• Sasaran yang membutuhkan kolaborasi lintas OPD lebih mudah dipetakan.
• Potensi tumpang tindih program dan indikator dapat lebih cepat diidentifikasi.
• Koordinasi kinerja antarperangkat daerah memiliki dasar pembahasan yang lebih jelas.
• Monitoring dapat diarahkan pada indikator dan target yang telah ditetapkan.
• Permasalahan pencapaian kinerja lebih mudah ditelusuri berdasarkan level organisasi.
• Data kinerja dapat digunakan secara lebih terarah dalam pembahasan capaian.
• Penyusunan laporan kinerja memiliki keterkaitan yang lebih jelas dengan sasaran organisasi.
• Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dapat diarahkan pada bagian yang membutuhkan perbaikan.
• Dokumen kinerja menjadi lebih terhubung dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan.
• Koordinasi antara pimpinan, pengelola kinerja, perencana, pelaksana program, dan unit terkait dapat berjalan dengan dasar yang lebih jelas.

Sasaran Peserta dan Unit Kerja yang Relevan

Bimtek ini relevan bagi aparatur yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan kinerja, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

• Sekretaris Daerah dan pejabat yang terkait dengan pengendalian kinerja daerah.
• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
• Pejabat Fungsional yang menangani perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan kinerja.
• Pengelola SAKIP dan tim akuntabilitas kinerja.
• Perencana pada perangkat daerah.
• Bagian Organisasi atau unit yang menangani akuntabilitas dan kinerja organisasi.
• Bappeda atau unit perencanaan daerah.
• Inspektorat dan aparatur yang terlibat dalam evaluasi kinerja.
• Tim monitoring dan evaluasi program.
• Pengelola program dan kegiatan pada perangkat daerah.
• Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan validasi data kinerja.

Pokok Bahasan / Materi Bimtek

1. Kerangka SAKIP dan keterkaitannya dengan pengelolaan kinerja pemerintah daerah.
2. Hubungan sasaran pembangunan dengan sasaran kinerja organisasi.
3. Pemetaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran pemerintah daerah.
4. Identifikasi sasaran strategis dan sasaran kinerja.
5. Prinsip penjenjangan kinerja dari tingkat pemerintah daerah hingga unit kerja.
6. Teknik menyusun cascading sasaran secara vertikal.
7. Penentuan hubungan antara sasaran, indikator, dan target kinerja.
8. Identifikasi kontribusi perangkat daerah terhadap sasaran bersama.
9. Konsep dan penerapan cross cutting dalam pengelolaan kinerja.
10. Pemetaan cross cutting lintas perangkat daerah.
11. Penyesuaian program dan kegiatan dengan sasaran serta indikator kinerja.
12. Identifikasi indikator yang belum selaras dengan sasaran.
13. Validasi hubungan indikator dengan data dan sumber informasi kinerja.
14. Analisis potensi tumpang tindih sasaran, indikator, program, dan kegiatan.
15. Koordinasi lintas OPD dalam pencapaian sasaran bersama.
16. Monitoring capaian indikator dan target kinerja.
17. Analisis kesenjangan antara target dan realisasi kinerja.
18. Pemanfaatan hasil monitoring untuk penyempurnaan pelaksanaan program.
19. Penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja.
20. Studi kasus penyusunan cascading dan cross cutting pada pemerintah daerah.

Pendekatan Pembelajaran dan Penerapan Hasil Bimtek

Pembelajaran diarahkan pada pemahaman terhadap alur kerja pengelolaan kinerja, bukan sekadar memahami istilah atau konsep SAKIP. Peserta diajak melihat hubungan antara sasaran pemerintah daerah, tugas perangkat daerah, indikator, program, data capaian, serta proses monitoring.

Materi dapat disampaikan melalui pembahasan regulasi dan kerangka kerja, contoh dokumen, studi kasus, identifikasi masalah, latihan pemetaan sasaran, penyusunan cascading, serta analisis cross cutting. Pendekatan tersebut membantu peserta menguji apakah hubungan antarlevel kinerja sudah masuk akal dan dapat diterapkan dalam konteks organisasi masing-masing.

Dalam penerapannya, hasil Bimtek perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, indikator yang digunakan, serta ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

Peserta juga dapat menggunakan hasil pembelajaran sebagai bahan untuk melakukan review internal terhadap hubungan sasaran, indikator, program, dan kontribusi unit kerja sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bertahap melalui proses monitoring dan evaluasi.

Skema Pelaksanaan, Durasi, dan Fasilitas

FAQ

Apakah Bimtek ini hanya untuk pengelola SAKIP?

Tidak. Bimtek juga relevan bagi perencana, pengelola program, pejabat struktural, pejabat fungsional, tim monitoring dan evaluasi, serta unit kerja yang menyediakan data kinerja.

Apakah cascading harus sampai ke seluruh level organisasi?

Penjenjangan perlu disusun sesuai struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme pengelolaan kinerja yang berlaku pada instansi. Yang utama adalah hubungan kontribusi antarlevel dapat dijelaskan dan diterapkan.

Apa yang dimaksud dengan cross cutting dalam konteks pemerintah daerah?

Cross cutting berkaitan dengan sasaran atau hasil yang membutuhkan kontribusi lebih dari satu perangkat daerah atau unit kerja. Pemetaan dilakukan agar kontribusi masing-masing pihak dapat terlihat dan dikoordinasikan.

Bagaimana jika satu sasaran melibatkan beberapa OPD?

Perlu dilakukan pemetaan kontribusi berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing OPD. Setiap kontribusi kemudian dihubungkan dengan sasaran dan indikator yang relevan.

Bagaimana jika indikator antarperangkat daerah terlihat hampir sama?

Indikator perlu ditinjau kembali dari sisi fungsi, sasaran, kontribusi, dan sumber datanya. Tujuannya bukan sekadar menghindari kesamaan istilah, tetapi memastikan setiap indikator memiliki fungsi pengukuran yang jelas.

Apakah cascading harus mengikuti struktur organisasi?

Cascading perlu mempertimbangkan struktur organisasi, tetapi hubungan kinerja tidak cukup hanya berdasarkan posisi jabatan. Yang perlu diperiksa adalah hubungan sasaran, kontribusi, kewenangan, dan hasil yang ingin dicapai.

Bagaimana menghubungkan cascading dengan program dan kegiatan?

Hubungan tersebut dapat diperiksa dengan melihat apakah program dan kegiatan yang dijalankan memiliki kontribusi yang jelas terhadap sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Bagaimana jika data untuk indikator belum tersedia dengan baik?

Instansi perlu mengidentifikasi sumber data, penanggung jawab, mekanisme pengumpulan, frekuensi pemantauan, serta proses validasinya. Kualitas indikator perlu diikuti dengan kesiapan data untuk mengukurnya.

Apakah hasil Bimtek dapat langsung digunakan untuk memperbaiki dokumen kinerja?

Hasil pembelajaran dapat digunakan sebagai dasar review dan penyempurnaan, tetapi penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan dokumen resmi, kewenangan, proses internal, dan ketentuan yang berlaku di instansi.

Bagaimana jika target kinerja OPD belum tercapai?

Perlu dilakukan analisis terhadap selisih target dan realisasi, faktor penyebab, kontribusi unit kerja, kualitas data, serta pelaksanaan program. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai bahan monitoring dan tindak lanjut.

Siapa yang sebaiknya terlibat dalam penyusunan cross cutting?

Idealnya melibatkan unit yang memahami sasaran, perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan kinerja, dan data. Keterlibatan lintas unit membantu memastikan kontribusi yang dipetakan sesuai dengan pekerjaan sebenarnya.

Apakah Bimtek dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota?

Ya. Contoh kasus dan latihan dapat disesuaikan dengan karakteristik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat daerah, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bagaimana penerapan hasil Bimtek setelah kegiatan selesai?

Penerapan dapat dilakukan melalui review sasaran dan indikator, pemetaan kontribusi lintas unit, validasi data, monitoring capaian, serta tindak lanjut atas bagian yang masih belum selaras.

Apakah Bimtek membahas penyusunan laporan kinerja?

Aspek pelaporan dibahas dalam kaitannya dengan hubungan antara sasaran, indikator, target, realisasi, dan hasil monitoring. Fokusnya adalah membantu peserta memahami bagaimana struktur kinerja mendukung penyusunan laporan yang dapat ditelusuri.

Apakah cascading dan cross cutting perlu ditinjau kembali secara berkala?

Ya. Peninjauan dapat dilakukan ketika terdapat perubahan sasaran, kebijakan, struktur organisasi, indikator, program, kewenangan, atau kondisi pelaksanaan yang memengaruhi hubungan kinerja.

Daftar Kota Pelaksanaan

Program Bimtek SAKIP 2026: Menyusun Cascading dan Cross Cutting Kinerja Pemda untuk Menyelaraskan Sasaran dan Indikator Kinerja dapat diselenggarakan melalui skema public training, in house training, maupun pelatihan khusus instansi sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Pelaksanaan diarahkan pada kebutuhan unit kerja yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan kinerja, penyusunan indikator, koordinasi lintas OPD, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Pembelajaran membahas bagaimana sasaran kinerja pemerintah daerah diterjemahkan secara lebih terstruktur ke dalam sasaran dan indikator OPD, bagaimana kontribusi beberapa OPD terhadap sasaran yang sama dipetakan melalui pendekatan cross cutting, serta bagaimana hubungan tersebut dapat digunakan dalam monitoring dan pelaporan. Materi juga dikaitkan dengan pekerjaan nyata seperti pemetaan sasaran, penelaahan indikator, validasi data kinerja, koordinasi antarunit, penelusuran kontribusi program, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

• Jakarta
• Bandung
• Surabaya
• Semarang
• Yogyakarta
• Malang
• Medan
• Makassar
• Denpasar
• Lombok
• Palembang
• Balikpapan
• Batam
• Samarinda
• Manado
• Pekanbaru

Mengapa Bimtek SAKIP Ini Penting bagi Pemerintah Daerah?

Pengelolaan SAKIP di pemerintah daerah tidak berhenti pada penyusunan dokumen kinerja. Sasaran pemerintah daerah perlu diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah, indikator yang relevan, target yang dapat dipantau, serta kontribusi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian hasil. Ketika hubungan tersebut tidak tersusun dengan jelas, proses monitoring dan pelaporan dapat menjadi sulit ditelusuri dari sasaran sampai pada pelaksanaan di masing-masing OPD.

Dalam pekerjaan sehari-hari, tantangan dapat muncul ketika satu sasaran melibatkan beberapa OPD, indikator antarunit belum menunjukkan hubungan yang jelas, sumber data berasal dari unit yang berbeda, atau hasil pelaksanaan program belum mudah dikaitkan dengan capaian indikator. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi, penelaahan, dan validasi agar data kinerja yang digunakan dalam monitoring dan pelaporan benar-benar menggambarkan kontribusi masing-masing unit kerja.

Melalui pendekatan cascading, peserta mempelajari bagaimana sasaran kinerja pada tingkat pemerintah daerah dapat diturunkan secara logis ke tingkat perangkat daerah dan unit terkait. Sementara itu, pendekatan cross cutting membantu memetakan sasaran atau hasil yang membutuhkan kontribusi beberapa OPD sehingga hubungan antarunit dapat terlihat lebih jelas dan tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif.

Pembelajaran kemudian diarahkan pada penerapan dalam pekerjaan, mulai dari membaca hubungan sasaran dan indikator, menelaah kontribusi OPD, mengidentifikasi ketidaksesuaian hubungan kinerja, memeriksa kebutuhan data, sampai menghubungkan hasil monitoring dengan pelaporan dan tindak lanjut. Dengan alur tersebut, peserta memiliki dasar yang lebih jelas untuk memperbaiki pengelolaan kinerja sesuai struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta kondisi pemerintah daerah masing-masing.

📌 Untuk informasi program, konsultasi kebutuhan Bimtek SAKIP, permintaan proposal, maupun pelaksanaan in house training, silakan menghubungi tim kami:

✉️ Email: info@penapelatihan.id

📞 WhatsApp/Telp: 0822-4551-1510

Bimtek ini diarahkan untuk membantu pemerintah daerah memperjelas hubungan antara sasaran, indikator, dan kontribusi OPD dalam pengelolaan kinerja. Hasil pembelajaran dapat diterapkan secara bertahap melalui penelaahan dokumen kinerja, pemetaan cascading, identifikasi kontribusi lintas OPD, pemeriksaan data indikator, monitoring capaian, serta penyusunan tindak lanjut berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan hubungan kinerja yang lebih mudah ditelusuri, koordinasi antarunit dapat menjadi lebih jelas dan proses monitoring serta pelaporan dapat dilakukan secara lebih terarah.