Bimtek Strategi Efektif Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025 β Profesional & Akuntabel bagi BendaharaΒ
Pengelolaan UP/TU 2025 β Kunci Efektivitas dan Akuntabilitas Bendahara
Pengelolaan UP/TU 2025 menjadi salah satu aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah yang semakin mendapat sorotan ketat dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai regulasi terbaru mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan uang persediaan (UP) dan uang tunai (TU), yang harus dipatuhi oleh bendahara sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, tidak jarang ditemukan kendala praktik yang menyebabkan inefisiensi, ketidaktransparanan, dan potensi penyimpangan akuntabilitas.
Masalah pengelolaan UP/TU yang kurang optimal ini menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran dan bahkan dapat menimbulkan risiko hukum bagi pengelola keuangan. Di tengah dinamika regulasi yang terus diperbarui pada tahun 2025, bendahara wajib memahami strategi penguatan pengelolaan UP/TU agar tetap profesional, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Permasalahan Umum dalam Pengelolaan UP/TU 2025
Dalam praktiknya, pengelolaan UP/TU 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Pertama, kurangnya pemahaman bendahara terkait regulasi terbaru menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban. Kedua, sistem pengelolaan yang belum optimal sering kali berujung pada ketidaksesuaian antara dana yang dikelola dan dokumen pendukungnya, sehingga memicu audit temuan yang merugikan instansi.
Selain itu, pengawasan yang belum terstruktur dan terbatasnya kemampuan dalam mengelola dana secara efisien menjadi faktor lain yang memperbesar risiko pengelolaan UP/TU yang tidak sesuai standar. Akibatnya, bendahara menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan kompetensi agar bisa mengelola dana dengan tepat dan meminimalisir kesalahan administratif.
Solusi Melalui Bimtek Strategi Efektif Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025
Menyikapi berbagai tantangan tersebut, pelatihan atau bimtek yang fokus pada strategi penguatan pengelolaan UP/TU 2025 hadir sebagai solusi penting. Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali bendahara dengan pengetahuan mendalam mengenai aturan terbaru, prosedur pengelolaan uang persediaan dan uang tunai, serta teknik pengawasan dan pelaporan yang efektif.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari cara mengoptimalkan sistem pengelolaan UP/TU agar sesuai dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang dituntut oleh peraturan terbaru. Selain itu, pelatihan juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan temuan audit.
Urgensi Mengikuti Pelatihan Pengelolaan UP/TU 2025
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi bendahara dan pejabat pengelola keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi keuangan daerah yang lebih ketat. Kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan UP/TU secara profesional dan akuntabel tidak dapat ditawar lagi, mengingat sanksi administratif dan hukum semakin diperberat.
Pelatihan ini sangat relevan dan mendesak diikuti agar bendahara memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan terbaru. Kegagalan dalam pengelolaan UP/TU dapat berdampak negatif pada kinerja instansi dan reputasi pribadi sebagai pengelola keuangan.
Manfaat Praktis dari Pelatihan Pengelolaan UP/TU 2025
Peserta yang mengikuti bimtek ini akan memperoleh manfaat praktis seperti kemampuan menyusun laporan pertanggungjawaban UP/TU yang benar, penerapan prinsip 3A (Akuntabel, Andal, dan Akurat) dalam pengelolaan dana, serta pemahaman lengkap terkait penggunaan aplikasi dan sistem keuangan daerah terkini. Semua ini akan membantu bendahara bekerja lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pelatihan ini juga membuka ruang diskusi untuk membahas kasus-kasus nyata dan solusi terbaik dalam pengelolaan UP/TU, sehingga peserta dapat langsung mengimplementasikan pengetahuan baru secara praktis di lingkungan kerjanya.
Referensi dan Standar Regulasi Terbaru
Pelatihan ini mengacu pada regulasi terbaru yang diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan RI dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peserta mendapatkan materi yang valid dan update sesuai standar nasional.
Kesimpulan dan Ajakan
Mengingat kompleksitas dan dinamika pengelolaan UP/TU 2025 yang semakin ketat, pelatihan ini menjadi kebutuhan mutlak bagi bendahara yang ingin menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Dengan strategi efektif yang dipelajari, bendahara dapat mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana persediaan dan tunai, menjaga transparansi, dan memastikan akuntabilitas yang optimal.
Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan kompetensi dan menghadapi tantangan pengelolaan UP/TU tahun 2025 dengan percaya diri. Teruslah membaca artikel ini untuk mendalami lebih jauh materi penting yang akan membantu Anda menjadi bendahara yang profesional dan terpercaya.Β

Tujuan Pelatihan Strategi Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025
- Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap regulasi terbaru pengelolaan UP/TU 2025, sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar nasional yang diatur oleh peraturan pemerintah.
- Memperkuat kemampuan teknis dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan uang persediaan dan tunai secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
- Mengembangkan strategi pengelolaan UP/TU 2025 yang efektif dan efisien agar bendahara dapat meminimalisir kesalahan administrasi dan temuan audit yang merugikan instansi.
- Mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah, sebagai respons terhadap tuntutan pengawasan yang semakin ketat di tahun 2025.
- Meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi dan sistem keuangan daerah terkini yang relevan dalam pengelolaan UP/TU, sehingga bendahara dapat bekerja lebih optimal dan terintegrasi.
- Membekali peserta dengan teknik pengawasan internal yang efektif untuk mendeteksi potensi risiko dan mencegah penyalahgunaan dana persediaan dan tunai.
- Mengoptimalkan proses pertanggungjawaban pengelolaan UP/TU 2025 melalui penyusunan laporan yang komprehensif dan sesuai kaidah yang berlaku, guna mendukung proses audit yang transparan.
- Meningkatkan kesadaran bendahara terhadap dampak negatif kesalahan pengelolaan UP/TU serta pentingnya peran profesional dalam menjaga integritas dan reputasi instansi pemerintah.
- Mendorong pembelajaran dan diskusi kasus nyata pengelolaan UP/TU sebagai sarana pengembangan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja peserta.
Materi Pelatihan Strategi Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025
1. Regulasi dan Kebijakan Terbaru Pengelolaan UP/TU 2025
Materi ini membahas secara mendalam peraturan terkini yang mengatur pengelolaan uang persediaan dan uang tunai pada tahun 2025. Peserta akan memahami implikasi kebijakan terbaru dari peraturan pemerintah dan standar akuntansi keuangan daerah yang wajib diikuti.
2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan UP/TU
Fokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai landasan dalam pengelolaan UP/TU, termasuk teknik pelaporan dan pencatatan yang sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah.
3. Prosedur Teknis Pengelolaan Uang Persediaan dan Uang Tunai
- Pengajuan dan penatausahaan uang persediaan (UP)
- Pengelolaan dan penggunaan uang tunai (TU)
- Pengawasan dan kontrol internal dalam proses pengelolaan dana
4. Sistem dan Aplikasi Pendukung Pengelolaan UP/TU
Peserta akan diperkenalkan dengan tools dan aplikasi keuangan terkini yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola UP/TU secara terintegrasi, seperti aplikasi SIMDA Keuangan dan sistem e-budgeting, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan dana.
5. Teknik Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban UP/TU 2025
Pelatihan ini mencakup langkah-langkah lengkap dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana persediaan dan tunai, yang sesuai dengan ketentuan audit dan persyaratan akuntansi pemerintah daerah.
6. Identifikasi dan Pengelolaan Risiko dalam Pengelolaan UP/TU
Materi membahas metode identifikasi risiko, mitigasi potensi kesalahan, serta strategi pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan dalam pengelolaan UP/TU.
7. Studi Kasus Praktis Pengelolaan UP/TU di Lingkungan Pemerintah Daerah
Diskusi studi kasus nyata yang mengilustrasikan tantangan dan solusi dalam pengelolaan UP/TU, memberikan peserta pengalaman praktis dan pemahaman yang aplikatif.
8. Optimalisasi Penggunaan Dana UP/TU untuk Mendukung Pelaksanaan Program Daerah
Strategi optimal dalam penggunaan dana persediaan dan tunai agar mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
9. Peningkatan Kompetensi Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Fokus pada pengembangan kemampuan bendahara dan pejabat pengelola keuangan untuk menghadapi tuntutan pengelolaan UP/TU yang semakin kompleks dan berstandar tinggi.
10. Kesesuaian Pengelolaan UP/TU dengan Standar Audit Internal dan Eksternal
Materi ini menjelaskan standar dan prosedur audit yang harus dipenuhi dalam pengelolaan UP/TU, serta bagaimana menyiapkan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang valid dan transparan.
11. Update Tren dan Best Practices Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025
Peserta mendapatkan wawasan terbaru mengenai tren pengelolaan keuangan daerah, termasuk inovasi dan praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan UP/TU untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kerja.
Manfaat Pelatihan Strategi Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025
Manfaat Praktis (Short-Term)
- Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan UP/TU 2025
Setelah mengikuti pelatihan, peserta seperti ASN dan bendahara akan langsung memahami cara menerapkan aturan terbaru secara tepat, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan temuan audit yang merugikan instansi. - Efisiensi pengelolaan anggaran dan proses keuangan
Materi yang diberikan memudahkan pejabat pemda dan bendahara mengoptimalkan penggunaan dana persediaan dan tunai secara efektif, menghindari pemborosan, dan memastikan dana dapat dimanfaatkan sesuai prioritas program. - Peningkatan kemampuan penggunaan aplikasi dan sistem keuangan daerah
Peserta akan terbiasa dengan tools digital seperti SIMDA Keuangan yang mendukung pengelolaan UP/TU, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelaporan dan pengendalian dana.
Manfaat Strategis (Long-Term)
- Peningkatan tata kelola dan kebijakan keuangan daerah yang berkelanjutan
Pejabat pemda akan mampu merumuskan kebijakan pengelolaan UP/TU yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan publik di tahun 2025 dan seterusnya. - Penguatan reputasi dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah
Dengan pengelolaan UP/TU yang profesional dan sesuai standar, instansi pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk kelancaran program pembangunan. - Peluang kerja sama dan daya saing mitra swasta yang lebih baik
Mitra swasta yang memahami dan beradaptasi dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan lebih dipercaya, membuka peluang kerja sama yang menguntungkan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional
Pelatihan ini memberikan pondasi bagi ASN, bendahara, dan pejabat pengadaan untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendukung kemajuan organisasi secara keseluruhan.
Narasumber Pelatihan Strategi Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025
- Praktisi Keuangan Pemerintah Berpengalaman
Narasumber kami adalah ahli yang telah bertahun-tahun menangani pengelolaan UP/TU 2025 di berbagai pemerintah daerah, memahami regulasi terbaru serta tantangan di lapangan, sehingga mampu memberikan insight praktis yang langsung aplikatif. - Akademisi dan Pakar Kebijakan Keuangan Daerah
Dosen dan peneliti yang fokus pada tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas publik, membantu peserta memahami teori dan kebijakan terbaru untuk memperkuat dasar pengelolaan UP/TU secara profesional dan akuntabel. - Konsultan Pengelolaan Keuangan Daerah Bersertifikat
Profesional yang berpengalaman dalam memberikan solusi efisiensi dan optimalisasi pengelolaan UP/TU 2025, serta membantu instansi pemerintah memenuhi standar audit dan kepatuhan regulasi. - Pengawas Internal dan Auditor Keuangan Publik
Narasumber yang memiliki latar belakang pengawasan dan audit keuangan pemerintah, memberikan materi terkait pengendalian internal dan pencegahan risiko penyimpangan dalam pengelolaan UP/TU. - Praktisi Teknologi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Ahli dalam implementasi aplikasi dan sistem keuangan daerah seperti SIMDA Keuangan, mendampingi peserta agar dapat menguasai tools digital yang menunjang pengelolaan UP/TU secara efektif dan terintegrasi.
Dengan tim narasumber yang berkompeten dan berpengalaman ini, peserta akan belajar langsung dari para praktisi dan pakar terpercaya di bidang pengelolaan UP/TU 2025, memastikan transfer ilmu yang tepat dan relevan untuk meningkatkan profesionalisme Anda.
Durasi & Metode Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan UP/TU 2025
- Durasi Pelatihan
Pelatihan berlangsung selama 2 hari dengan total waktu efektif belajar sekitar 12 jam. Setiap hari terdiri dari 2 sesi utama, yaitu sesi pagi dan sesi siang, masing-masing berdurasi 3 jam dengan jeda istirahat dan diskusi interaktif yang optimal. - Metode Pelaksanaan
Pelatihan menggunakan metode hybrid yang menggabungkan tatap muka (offline) dan daring (online). Metode ini memberikan fleksibilitas maksimal bagi peserta dengan keunggulan: tatap muka untuk interaksi langsung dan praktek lapangan, serta daring untuk kemudahan akses dan efisiensi waktu. - Lokasi Pelaksanaan & Platform Online
Untuk sesi offline, pelatihan dilaksanakan di pusat pelatihan terkemuka dengan fasilitas lengkap dan nyaman. Sesi online menggunakan platform Zoom atau Microsoft Teams yang mendukung diskusi interaktif, berbagi materi, dan rekaman kelas untuk peserta yang membutuhkan pengulangan materi. - Kebutuhan Teknis Peserta
Peserta daring diharapkan memiliki perangkat komputer atau laptop dengan koneksi internet stabil, kamera, dan mikrofon untuk mengikuti sesi secara optimal. Sedangkan peserta offline disediakan semua fasilitas penunjang sesuai standar pelatihan profesional. - Skenario Pelaksanaan
Pada hari pertama, peserta mengikuti sesi pengenalan regulasi dan konsep dasar pengelolaan UP/TU 2025, dilanjutkan dengan praktek penggunaan aplikasi dan studi kasus. Hari kedua fokus pada teknik penyusunan laporan, pengawasan, dan diskusi solusi praktis. Metode ini memastikan pemahaman mendalam dan keterampilan langsung terasah.
Dengan durasi dan metode pelaksanaan yang dirancang secara profesional ini, pelatihan pengelolaan UP/TU 2025 memberikan pengalaman belajar efektif dan relevan, sesuai kebutuhan ASN, pejabat pemda, dan mitra swasta.
FAQ β Pelatihan Pengelolaan UP/TU 2025
- Apa saja regulasi terbaru yang harus diketahui dalam pengelolaan UP/TU 2025?
- Regulasi terbaru mencakup ketentuan dari Kementerian Keuangan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur tata cara penggunaan, pencatatan, dan pelaporan uang persediaan serta uang tunai. Pelatihan ini membantu peserta memahami aturan ini agar pengelolaan UP/TU 2025 sesuai standar dan akuntabel.
- Siapa saja yang wajib mengikuti pelatihan pengelolaan UP/TU 2025?
- Pelatihan ini ditujukan bagi bendahara, ASN pengelola keuangan, pejabat pengadaan, dan pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana UP/TU agar mampu menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai regulasi terbaru.
- Bagaimana metode pelaksanaan pelatihan ini?
- Pelatihan menggunakan metode hybrid, yaitu kombinasi tatap muka dan daring, sehingga peserta dapat memilih sesuai kebutuhan. Metode ini menjamin interaksi efektif dan fleksibilitas belajar dengan durasi 2 hari penuh.
- Apa manfaat utama yang bisa diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini?
- Peserta akan mendapatkan kemampuan praktis dalam pengelolaan UP/TU 2025 yang akurat dan efisien, serta strategi penguatan akuntabilitas dan transparansi yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan regulasi keuangan daerah.
- Apakah pelatihan ini juga membahas penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah?
- Ya, materi pelatihan mencakup penggunaan aplikasi seperti SIMDA Keuangan dan sistem e-budgeting, yang mendukung proses pengelolaan UP/TU secara digital dan terintegrasi sesuai standar tahun 2025.
- Bagaimana pelatihan ini membantu mitra swasta dalam kerja sama dengan pemerintah daerah?
- Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga mitra swasta dapat meningkatkan kepastian hukum dan daya saing dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Kesimpulan
Pengelolaan UP/TU 2025 merupakan aspek krusial yang menuntut bendahara dan pejabat terkait untuk memiliki kompetensi tinggi dalam menghadapi regulasi dan tuntutan akuntabilitas yang semakin ketat. Pelatihan strategi penguatan pengelolaan UP/TU 2025 ini menjadi solusi efektif untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan mengikuti pelatihan ini, Anda tidak hanya memperkuat kemampuan teknis tetapi juga memastikan instansi tetap patuh pada standar regulasi terbaru, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, mempertimbangkan pelatihan ini adalah langkah penting bagi setiap ASN dan pejabat pemda yang ingin mengoptimalkan pengelolaan UP/TU 2025 secara akuntabel dan efektif.
Tempat dan Kota Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan UP/TU 2025
Pelatihan Strategi Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025 diselenggarakan di berbagai kota besar dan strategis di Indonesia guna memudahkan akses peserta dari berbagai wilayah. Lokasi-lokasi pelatihan dipilih berdasarkan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah.
- Jakarta β Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat pelaksanaan pelatihan utama dengan fasilitas lengkap dan akses mudah bagi pejabat pemda dan ASN dari seluruh Indonesia.
- Bandung β Kota pendidikan dan bisnis ini menjadi lokasi strategis untuk pelatihan bagi pemerintah daerah dan mitra swasta di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
- Yogyakarta β Dengan tradisi pendidikan dan pemerintahan yang kuat, Yogyakarta menjadi pilihan pelatihan efektif untuk pejabat daerah dan ASN.
- Surabaya β Kota metropolitan di Jawa Timur ini mendukung pelatihan pengelolaan UP/TU 2025 dengan fasilitas modern dan akses ke berbagai instansi pemerintah.
- Malang β Sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan di Jawa Timur bagian selatan, Malang menyediakan suasana belajar yang kondusif untuk pelatihan keuangan daerah.
- Bali β Pulau ini menjadi lokasi strategis untuk pelatihan dengan fokus pada penguatan kapasitas pejabat pemda di wilayah Bali dan sekitarnya.
- Lombok β Mendukung pengembangan kompetensi ASN dan bendahara di wilayah Nusa Tenggara Barat, Lombok menjadi lokasi pelatihan yang mudah dijangkau.
- Batam β Sebagai kota industri dan perdagangan di Kepulauan Riau, Batam menjadi pusat pelatihan penting bagi pejabat pengelola keuangan daerah dan mitra swasta.
- Medan β Kota terbesar di Sumatera Utara ini menjadi lokasi utama pelatihan untuk pejabat pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
- Makassar β Pusat pemerintahan dan bisnis di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi tempat pelatihan strategis untuk penguatan pengelolaan UP/TU 2025 di wilayah timur Indonesia.
Setiap lokasi pelatihan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar optimal dengan dukungan fasilitas modern, materi terkini, serta narasumber ahli yang siap membantu peserta memahami dan mengimplementasikan pengelolaan UP/TU 2025 secara efektif dan akuntabel.Β
Saatnya memperkuat tata kelola dan kapabilitas SDM melalui pelatihan yang tepat guna. Program Bimtek Strategi Efektif Penguatan Pengelolaan UP/TU 2025 β Profesional & Akuntabel bagi BendaharaΒ dari Penapelatihan.id hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan nyata di instansi Anda. Disusun berbasis regulasi terbaru dan disampaikan oleh narasumber ahli, pelatihan ini dirancang untuk mendukung penerapan langsung di lapangan.
Wujudkan sistem kerja yang akuntabel dan SDM yang adaptif bersama Penapelatihan.id β mitra nasional peningkatan kinerja kelembagaan. Klik! https://penapelatihan.id/informasi-jadwal/ Untuk melihat jadwal terbaru.
π° Biaya & Fasilitas Bimtek / Pelatihan Resmi
Berikut adalah rincian biaya dan fasilitas dari masing-masing pilihan kelas pelatihan:
π¨ 1. Paket Bimtek + Akomodasi Hotel
π΅ Rp 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
β
Termasuk akomodasi hotel 4 hari 3 malam
Fasilitas:
Pelatihan intensif selama 2 hari
Tanda peserta resmi
Tas eksklusif
Coffee break 2x dan lunch 2x
Dinner 3x (untuk peserta yang menginap)
Kelengkapan bimtek (pena/pensil, buku catatan, makalah)
Flashdisk 8 GB berisi materi
Dokumentasi kegiatan (foto/video)
Sertifikat resmi PENA Pelatihan
Antar jemput bandara (khusus rombongan β₯8 orang)
π’ 2. Paket Bimtek Non Akomodasi
π΅ Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
Fasilitas:Β
Pelatihan intensif selama 2 hari
Tanda peserta resmi
Tas eksklusif
Coffee break 2x dan lunch 2x
Kelengkapan bimtek (pena/pensil, buku catatan, makalah)
Flashdisk 8 GB berisi materi
Dokumentasi kegiatan
Sertifikat resmi PENA Pelatihan
π» 3. Paket Kelas Online (Zoom Meeting)
π΅ Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
Fasilitas:
Akses pelatihan online via Zoom selama 2 hari
Modul dan materi dikirim dalam bentuk digital
Sertifikat resmi pelatihan (dikirim via email atau pos)
Rekaman video kelas (on-demand)
Grup diskusi dan pendampingan online (selama pelatihan)
ποΈ Pelatihan Inhouse / Outbound
Kami juga melayani kegiatan Inhouse Training dan Outbound Training di lokasi instansi Anda.
π Minimal peserta: 11β15 orang.
Waktu, materi, dan tempat bisa disesuaikan.
Untuk konsultasi dan informasi pendaftaran, silakan hubungi:
π± 0822-4551-1510
π³ Cara Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan melalui dua metode:
Tunai saat registrasi pelatihan di lokasi
Non-tunai (transfer bank):

BANK BCA KCU SCBD
No. Rekening: 0067714222
a.n. PUSAT EDUKASI INDONESIAΒ




